Saya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, menyayangkan potensi kelautan Indonesia justru berbalik merugikan negara. Salah satu kerugian yang harus diderita negara adalah besarnya anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal yang berlayar di perairan Tanah Air.
Menurut saya, total kapal di Indonesia saat ini mencapai 5.329 unit. Kapal tersebut meminum BBM subsidi mencapai 2,1 juta kiloliter dalam setahun. Dengan demikian, subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 11,5 triliun.
Menurut saya “Pemerintah subsidi sebesar Rp 11,5 triliun, sedangkan PNBP yang didapat hanya Rp 300 miliar. Negara rugi hampir Rp 11 triliun. Subsidi itu biaya untuk negara, tapi pendapatan kecil. It does not make sense, it should change.”
Jika semua kapal disuruh berhenti berlayar dan dana kerugian Rp 11 triliun diberikan kepada nelayan, maka nelayan akan sangat sejahtera.
Saya berjanji akan mencari jalan keluar masalah ini. Setidaknya menurut saya pendapatan negara harus setara dengan cost atau biaya yang dikeluarkan, khususnya dari subsidi BBM.
Saya tegaskan “Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin hasil setara dengan cost yang kita keluarkan. Saya meminta seluruh data KKP bisa diakses semua pelaku.”
Salah satu cara yang saya lakukan dalam menata perkapalan adalah dengan mengungkap data kapal yang berlayar. Dengan jelasnya data kapal yang berlayar maka bisa dipantau dan diawasi konsumsi BBM subsidi maupun menentukan legal atau ilegalnya sebuah kapal.
Didepan jumpa pers dengan wartawan hari ini saya katakan “Saya dengan segala kerendahan hati dari Anda semua mengawasi semua, Saya publish data yang kita punya, biar kita semua berpartisipasi dari program ekonomi bidang perikanan.”
sumber: facebook Susi Pudjiastuti
Be the first to comment