Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih menunggu DPRD DKI menggunakan hak angket untuk membuat perhitungan siapa yang akan berada di balik jeruji besi dalam kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

“Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan, seru begitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara,” kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).

Dia menganggap bagus jika harus masuk penjara secara bersama-sama. Mantan Bupati Belitung Timur ini, saat menjadi anggota DPRD dan DPR RI, sering mendengar kalimat dari oknum DPRD berbicara tentang masuk penjara “berjemaah”.

“Tidak apa-apa masuk penjara, yang penting ‘berjemaah’, rame-rame, katanya. Kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya begitu,” ucap Basuki.

Basuki tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya. Basuki punya keyakinan, jika dia menerima anggaran Rp 12,1 triliun, tidak akan ada anggota DPRD DKI yang “teriak”.

“Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah, tiap kelurahan di Jakarta Barat, beli UPS memakai anggaran Rp 4,2 miliar. Malu-maluin saja kan,” ujarnya.

Ia mengilustrasikan, untuk rumahnya saja yang besar, ia membeli genset tidak sampai seharga Rp 100 juta. Bahkan, saat listrik mati, genset langsung menyala secara otomatis.

“Ngapain kalau tiap lurah punya genset Rp 100 juta lagi. Mati lampu orang nonton bola pun di rumah mending nonton bola di kantor lurah, bisa 10 jam juga rugi. Mau beli genset, emang (listrik) mati melulu,” katanya.

Hal tersebut yang membuat Ahok tidak merestui pengadaan uninterruptible power supply (UPS) Rp 4,2 miliar.

“Jadi, itu dibilang tidak ada etika saya. Menurut saya, yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada etika,” ucapnya.

Ia pun masih ingat pengadaan meja tenis meja untuk kantor RW yang akhirnya hanya membuang-buang anggaran saja. “Dibuang-buang di sekolah, meja tulis komputer dibuang-buang, mana ada Jakarta pakai 28 persen dari APBD ternyata 46 persen bangunan sekolah ambruk jelek, kenapa? Karena duit-duitnya dipakai untuk membeli macam-macam,” katanya.

sumber: kompas.com