Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik yang menyebutkan tindakannya melapor beberapa anggota DPRD ke aparat penegakan hukum sebagai sebuah tindakan kepanikan. Justru, lanjut dia, langkahnya itu sebagai alternatif karena dirinya tidak memiliki hak angket (penyelidikan) maupun interpelasi (hak tanya) kepada anggota Dewan.
“Mana ada gue panik? Gue itu mau bikin bangkrut koruptor. Mereka yang main korupsi dikenakan tindak pidana pencucian uang dan gue mau bikin mereka miskin,” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015). (Baca: Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara)
Sebelumnya beredar kabar di kalangan wartawan Balai Kota, Basuki telah melaporkan sebanyak empat anggota DPRD atas tuduhan pencemaran nama baik serta dugaan penyalahgunaan APBD kepada Kejaksaan Agung.
Basuki menegaskan bakal menelusuri kekisruhan pembahasan APBD kepada aparat berwenang, apalagi ketika dia menemukan “anggaran siluman” sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna, 27 Januari 2015 lalu.
Ia menyebut, ada wakil ketua komisi yang meng-crop (memotong) 10-15 persen anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun, misalnya pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membantah soal adanya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun pada APBD yang telah diserahkan ke Kemendagri. Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengada-ada membuat pernyataan seperti itu.
“Bayangkan, bagaimana logikanya Rp 12,1 triliun untuk Jakarta Barat? Itu enggak masuk akal. APBD cuma Rp 73,08 triliun kok. Biaya tidak langsung 60 persen kok ada Rp 12 triliun. Itu ngada-ngada, itu ngarang, itu tipe panik,” ujar Taufik.
sumber: kompas.com
setuju pak Ahok, masa beli UPS harga segitu. Koruptor memang harus dihajar habis.
Yang terhormat pak ahok. Saya mau laporan atas penipuan dan pemerasan uang secara tidak langsung dari saya melamar pekerjaan. Di PT inti tama karsa. Disitu kami diminta uang dan di iming iming kerja sesuai kita butuhkan setelah bayar dengan alasan untuk biaya ini itu. Kami tidak bisa kerja dengan sesuai iklan yg kami lihat. Dan ijazah pun harus ditahan. Bukan saya saja yg terkena penipuan ini bahkan ratusan orang. Setiap kantor cabang nya mereka dapat bodyguard orang orang ambon. Karena mereka sengaja siapkan. Dan bahkan dr orang berpangkat pun ada. Saya mohon pak ahok untuk di tindak lnjuti