37 Kebiasaan Orang Tua yang Menghasilkan Perilaku Buruk Pada Anak
Mengapa oh mengapa?
Apakah anda mulai merasa kesulitan mengendalikan perilaku anak anda?
Apakah anda dan pasangan sering nggak sepaham dalam mendidik anak anak?
Apakah anak anda sering merengek dan maksa untuk dituruti kemauannya?
Apakah anak anda sering berantem satu sama lain?
Apakah anda kesulitan karena anak anda selalu nonton TV atau main PS?
Jika anda menjawab ya dari salah satu pertanyaan diatas, maka ada baiknya baca tips-tips di bawah ini. Berikut ini adalah tips-tips dari buku Ayah Edy.
- Raja yang Tak Pernah Salah
Sewaktu anak kita masih kecil dan belajar jalan tidak jarang tanpa sengaja mereka menabrak kursi atau meja. Lalu mereka menangis. Umumnya, yang dilakukan oleh orang tua supaya tangisan anak berhenti adalah dengan memukul kursi atau meja yang tanpa sengaja mereka tabrak. Sambil mengatakan, “Siapa yang nakal ya? Ini sudah Papa/Mama pukul kursi/mejanya…sudah cup….cup…diem ya..Akhirnya si anak pun terdiam.
Ketika proses pemukulan terhadap benda benda yang mereka tabrak terjadi, sebenarnya kita telah mengajarkan kepada anak kita bahwa ia tidak pernah bersalah.
Yang salah orang atau benda lain. Pemikiran ini akan terus terbawa hingga ia dewasa. Akibatnya, setiap ia mengalami suatu peristiwa dan terjadi suatu kekeliruan, maka yang keliru atau salah adalah orang lain, dan dirinya selalu benar. Akibat lebih lanjut, yang pantas untuk diberi peringatan sanksi, atau hukuman adalah orang lain yang tidak melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan.
Kita sebagai orang tua baru menyadari hal tersebut ketika si anak sudah mulai melawan pada kita. Perilaku melawan ini terbangun sejak kecil karena tanpa sadar kita telah mengajarkan untuk tidak pernah merasa bersalah.
Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika si anak yang baru berjalan menabrak sesuatu sehingga membuatnya menangis?
Yang sebaiknya kita lakukan adalah ajarilah ia untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi; katakanlah padanya (sambil mengusap bagian yang menurutnya terasa sakit): ” Sayang, kamu terbentur ya. Sakit ya? Lain kali hati-hati ya, jalannya pelan-pelan saja dulu supaya tidak membentur lagi.”
- Berbohong Kecil
Awalnya anak-anak kita adalah anak yang selalu mendengarkan kata-kata orang tuanya, Mengapa? Karena mereka percaya sepenuhnya pada orang tuanya. Namun, ketika anak beranjak besar, ia sudah tidak menuruti perkataan atau permintaan kita? Apa yang terjadi? Apakah anak kita sudah tidak percaya lagi dengan perkataan atau ucapan-ucapan kita lagi?
Tanpa sadar kita sebagai orang tua setiap hari sering membohongi anak untuk menghindari keinginannya. Salah satu contoh pada saat kita terburu-buru pergi ke kantor di pagi hari, anak kita meminta ikut atau mengajak berkeliling perumahan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menjelaskannya dengan kalimat yang jujur? Atau kita lebih memilih berbohong dengan mengalihkan perhatian si kecil ke tempat lain, setelah itu kita buru-buru pergi? Atau yang ekstrem kita mengatakan, “Papa/Mama hanya sebentar kok, hanya ke depan saja ya, sebentar saja ya, Sayang.” Tapi ternyata, kita pulang malam. Contah lain yang sering kita lakukan ketika kita sedang menyuapi makan anak kita, “Kalo maemnya susah, nanti Papa Mama tidak ajak jalan-jalan loh.” Padahal secara logika antara jalan-jalan dan cara/pola makan anak, tidak ada hubungannya sama sekali.
Dari beberapa contah di atas, jika kita berbohong ringan atau sering kita istilahkan “bohong kecil”, dampaknya ternyata besar. Anak tidak percaya lagi dengan kita sebagai orang tua. Anak tidak dapat membedakan pernyataan kita yang bisa dipercaya atau tidak. akibat lebih lanjut, anak menganggap semua yang diucapkan oleh orang tuanya itu selalu bohong, anak mulai tidak menuruti segala perkataan kita.
Apa yang sebaiknya kita lakukan?
Berkatalah dengan jujur kepada anak. Ungkapkan dengan penuh kasih dan pengertian:
“Sayang, Papa/Mama mau pergi ke kantor. Kamu tidak bisa ikut. Tapi kalo Papa/Mama ke kebun binatang, kamu bisa ikut.”
Kita tak perlu merasa khawatir dan menjadi terburu-buru dengan keadaan ini. Pastinya membutuhkan waktu lebih untuk memberi pengertian kepada anak karena biasanya mereka menangis. Anak menangis karena ia belum memahami keadaan mengapa orang tuanya harus selalu pergi di pagi hari. Kita harus bersabar dan lakukan pengertian kepada mereka secara terus menerus. Perlahan anak akan memahami keadaan mengapa orang tuanya selalu pergi di pagi hari dan bila pergi bekerja, anak tidak bisa ikut. Sebaliknya bila pergi ke tempat selain kantor, anak pasti diajak orang tuanya. Pastikan kita selalu jujur dalam mengatakan sesuatu. Anak akan mampu memahami dan menuruti apa yang kita katakan.
Cara Membuat Huruf Tebal, Miring, dan Coret di Google Plus
Beberapa kali saya melihat seseorang memposting tulisan tebal/bold teks pada tulisannya di Google Plus+. Karena penasaran lalu saya coba mencarinya di google dan ketemu.
Salah satu alasan kenapa saya suka menggunakan Google Plus adalah karena di Google Plus, kita bisa mengubah format teks pada postingan menjadi huruf tebal (bold), huruf miring, (italic) atau huruf yang dicoret (strikethrought). Tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu fitur ini.
Pada dasarnya untuk membuat huruf tebal, huruf miring, atau huruf yang dicoret di Google Plus sangat mudah, bisa dilakukan hanya dengan menambahkan simbol bintang, garis bawah, dan garis hubung sebelum dan setelah bagian yang ingin diformat. Simbol bintang untuk huruf tebal, garis bawah untuk huruf miring, dan garis hubung untuk membuat huruf yang dicoret.
Contoh:
*Huruf Tebal*
_Huruf Miring_
-Huruf Dicoret-
Hasilnya seperti ini pada Google Plus:
Huruf Tebal
Huruf Miring
Huruf Dicoret
Mudah bukan? 🙂
Ahok: DPRD mau Jadi Raja, toh Kita Merasa DPRD Tidak Mewakili Rakyat
Revisi Undang-undang Pilkada, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau tidak, masih pro dan kontra. PDIP, PKB dan Hanura, sepakat tetap dilakukan secara langsung, sedangkan Demokrat, Gerindra, Golkar, PPP, PAN condong dipilih DPRD.
Menanggapi kontroversi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, perbedaan pendapat ini muncul karena banyak orang yang mulai lupa dengan tujuan reformasi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan hanya mengembalikan kejayaan DPRD.
Dia kembali mengingatkan, awal mula diterapkannya sistem Pilkada Langsung. Ahok menjelaskan, saat ini banyak kepala daerah yang tidak memikirkan rakyat. Kepala daerah yang dipilih DPRD hanya berkonsentrasi bagaimana caranya agar anggota dewan senang. Agar pertanggungjawabannya dapat diterima dan menjaga posisinya tetap aman.
“Yang namanya bupati, wali kota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).
Mantan Bupati Belitung Timur ini tak yakin kepala daerah yang dipilih DPRD bisa bekerja untuk rakyat. Yang ada, kata Ahok, kepala daerah berputar otak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menyenangkan anggota dewan.
“Kalau itu dilakukan berarti kepala daerah nanti enggak ngurusin rakyat. Tiap hari pikirannya gimana duit APBD bisa service DPRD main golf, restoran, macam-macam. Rakyat mau ngomel enggak mau pusing. Yang menentukan kepala daerah terpilih lagi atau tidak sekelompok DPRD saja,” ungkap Ahok.
Dia menilai orang mengusulkan Pilkada oleh DPRD adalah orang-orang tidak berjiwa rakyat.
sumber: merdeka
Haji Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya
Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki “Ahok” Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.
“Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila.
Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur,” kata Lulung, saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Untuk diketahui DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Menteri Dalam Negeri lah yang berwenang melantik Gubernur melalui SK Mendagri.
Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan “keras” nya terkait DPRD.
Meski maksud pernyataan Basuki adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI.
“Makanya kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD,” kata anggota dewan yang pernah terkena kasus “Lamborghini” itu.
Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki yang membuatnya tersinggung. Seperti kepala daerah yang hanya dijadikan “sapi perah” oleh DPRD DKI, jika revisi RUU Pilkada disahkan.
Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Basuki menjadi Gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. “Gubernur dan Wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum,” kata Lulung.
sumber: tribunnews
Tommy Soeharto: Mobil Dinas Jokowi Esemka Saja
Pihak Sekretariat Negera sudah menyiapkan mobil dinas para menteri kabinet Jokowi-JK. Ada juga yang mengusulkan, mobil dinas para menteri lebih baik menggunakan mobil Esemka.
Mobil Esemka ini mulai terkenal setelah Jokowi menjadikannya mobil dinas. Tapi itu saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
Adalah Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto, putra mendiang Presiden RI ke-2 Soeharto, yang mengusulkan itu. Tommy menyorot soal mobil dinas yang dinilai terlalu mewah bagi para pejabat.
“Kalau mau beri contoh rakyat agar hemat, selayaknya para pembesar negeri menggunakan mobil dinas buatan nasional yg katanya kemarin2 bagus dan irit, terutama para pekerja utk kesejahteraan rakyat,” tulis Tommy melalui akun facebook pribadinya, Selasa (9/9/2014).
Bagi Tommy, ribut-ribut soal mobil apa yang layak digunakan, bisa diatasi. Kata dia, mobil Esemka yang sempat disebut sebagai cikal bakal mobil nasional, harus diseriusi digarap. Sehingga, para pejabat menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinasnya.
“Sekali kali berilah contoh yg masuk akal utk rakyat negara ini, Esemka juga bagus utk kebanggaan kalau di garap serius,” kata Tommy.
Hasil lelang pemerintah untuk kendaraan dinas kabinet Jokowi-JK, memenangkan PT Mercedes Benz. Mobil yang digunakan nantinya jenis mercy. Setelah proses negosiasi, maka mobil dinas baru ini dihargai Rp91.944.000.000. Sementara mobil dinas pemerintah saat ini adalah Toyota Crown Royal Saloon.
Membongkar Dana Pemborosan RAPBN 2015 yang Tidak Masuk Akal
Pengadaan mobil dinas para menteri dan pejabat negara era presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo menguak fakta anggaran pemerintah nan menyesakkan.
Temuan terbaru Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menguak sumber-sumber pemborosan yang “bergelayut” di RAPBN 2015. Pertama, anggaran rapat kementerian dan lembaga. Bayangkan, dalam setahun, anggaran rapat instansi Rp 18,1 triliun.
Kedua, biaya perjalanan dinas kementerian yang “total kopral” mencapai Rp 15,5 triliun. “Dua pos itu menyumbang pemborosan anggaran sampai Rp 33,6 triliun,” ujar Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Selasa (9/9/2014).
Yang ketiga adalah dana belanja IT. Meski tahun ini anggaran belanja IT terbilang jumbo, yakni mencapai Rp 14 triliun untuk proyek e-goverment, proyek itu tak tuntas 100 persen. Dana sebesar itu belum mampu menciptakan sistem terkoneksi antar-kementerian. Bahkan, bandwidth yang terpakai hanya 15 persen.
Keempat, pemborosan lain adalah belanja pegawai. Dalam nota keuangan RAPBN 2015, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun. Jika termasuk anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah, jumlahnya superjumbo, Rp 340 triliun.
Anggaran ini untuk kenaikan gaji PNS yang naik 6 persen serta kenaikan uang makan PNS sehari dari Rp 5.000 per hari menjadi Rp 30.000, dan TNI/Polri menjadi Rp 50.000.
Ini belum termasuk dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini banyak salah sasaran. Dalam RAPBN 2015, pagu belanja subsidi BBM adalah Rp 291,1 triliun, naik dari APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.
Pemborosan lain, kelima, ya soal pengadaan mobil Mercedes-Benz alias Mercy untuk para menteri dan pejabat negara. Dalam dokumen lelang tertanggal 24 Agustus adalah PT Mercedes-Benz Indonesia.
Harga total mobil itu sebesar Rp 91,94 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 104,4 miliar.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan, penunjukan Mercedes-Benz dengan dua pertimbangan. Pertama, harga mobil yang ditawarkan lebih murah dibanding harga mobil dinas menteri saat ini. Kedua, Mercy menawarkan harga termurah dari peserta lelang. Itu pun, kata Sudi, sudah termasuk biaya perawatan mobil.
Tak menolak mobil Mercy dari Pemerintah SBY, Hasto mengatakan, kebijakan itu akan ditentukan pasca-pelantikan Jokowi-JK. Yang pasti, pemerintah baru kelak harus berupaya “menyunat” pemborosan anggaran agar ekonomi bisa tancap gas.
sumber: kompas
Ahok: Saya Maunya Jadi Budak Rakyat
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengaku tidak akan berubah dengan sikapnya menolak pemilhan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Apapun komunikasi dan bujukan yang disarangkan kepadanya, Ahok mengaku tidak akan mengubah sikapnya tersebut.
“Saya tetap akan menolak, meskipun nanti terpilih menjadi gubenur hasil pemilihan DPRD. Karena nanti saya akan menjadi budak DPRD. Saya maunya jadi budak rakyat,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (11/9/2014).
Ahok mengatakan salah apabila orang yang mendukung Pilkada tidak langsung beranggapan suara DPRD merepresentasikan suara rakyat. Suara rakyat yang diwakilkan sesuai dengan prinsip keterwakilan pada sila ke empat Pancasila.
” Masalahnya mereka menafsirkan tentang kita ini keterwakilan, sila keempat Pancasila. Kalau anda mengatakan seperti itu saya juga akan mengatakan berarti pemilu presiden juga tidak boleh langsung,” ujar Ahok.
Apabila logika pemikiran yang digunakan tetap berkeras seperti itu, Ahok meminta semua partai politik yang mendukung pemilihan DPRD harus menarik kader partainya yang telah menjadi kepala daerah.
“Harusnya mereka (partai) menyuruh kadernya yang sudah jadi kepala daerah untuk mundur dong, itu baru konsisten,” ujar Ahok.
sumber: tribunnews
Taufik Tantang Ahok Sekalian Pindah Kewarganegaraan
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menantang Ahok untuk sekalian pindah kewarganegaraan jika konsisten menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Apalagi jika keputusan itu disahkan oleh DPR. Taufik malah senang dengan keputusan Ahok hengkang dari Gerindra.
“Bila DPR putuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, apa sikap dia (Ahok)? Itu kan jadi kebijakan negara. Sebagai warga negara, dia mau keluar enggak dari bangsa ini? Dia pindah warga negara. Mestinya begitu kalo mau ikut konsistensi berpikir,” cetus Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/9).
“Dia udah betul ambil sikap keluar itu. Kita tantang cara berpikirnya,” imbuh dia.
Ahok sebelumnya telah menyatakan mundur dari Partai Gerindra karena berbeda sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah yang menurutnya lebih baik dipilih langsung oleh rakyat dari pada melalui DPRD.
Sebagai bentuk keseriusannya itu, Ahok hari ini akan mengajukan pengunduran diri sebagai kader Partai Gerindra.
“Makanya saya juga akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader Partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini surat pengunduran diri untuk keluar,” kata Ahok.
sumber: merdeka
Hidayat Nur Wahid, PKS: Kalau Jantan, Berani Tidak Ahok Mundur dari Wagub
Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menantang Basuki Thahaja Purnama atau akrab disapa Ahok untuk mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Hal ini terkait pernyataan Ahok yang menyatakan akan mundur dari Partai Gerindra karena merasa tak sevisi lagi dengan Gerindra.
“Kalau Ahok jantan, seperti yang ditantang Pak Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta) mundur dari Gerindra, berani enggak Ahok mundur dari Wagub,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2014). [Baca: Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra]
Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini menilai, Ahok maju sebagai wagub DKI karena diusung Gerindra. Karena itu, jika ia mundur dari partai, mestinya itu diikuti dengan mundur dari jabatan wagub.
“Jangan cari enaknya saja. Emangnya maju perseorangan,” kata dia.
Ahok menyatakan akan mundur dari Partai Gerindra karena tidak sepakat dengan sikap Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut dia, jika kepala daerah dipilih DPRD, Indonesia kembali pada zaman Orde Baru.
Menanggapi ancaman itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik balik menantang Ahok untuk segera membuat surat pengunduran diri.
sumber: kompas
Ahok Pilih Concern Beresi Jakarta Daripada Hubungan dengan Partai
Niat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mundur dari Partai Gerindra sudah bulat. Dia mengaku siap memimpin Ibu Kota dalam tiga tahun ke depan tanpa dukungan partai politik.
“Lebih baik saya enggak usah ada hubungan dengan partai politik. Saya sekarang concern aja kejar target beresi Jakarta tiga tahun, selamat tinggal,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Pernyataan “selamat tinggal” itu tak hanya ditujukan bagi semua partai politik, tetapi juga pada peluangnya kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017. Sebab, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang tercantum dalam RUU Pilkada, calon kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan anggota DPRD-lah yang terpilih menjadi kepala daerah.
Jika jadi mundur dari Gerindra, Basuki menegaskan tidak lagi berniat bergabung pada partai politik mana pun. Ia lebih berminat mengajukan diri sebagai calon gubernur independen pada Pilkada DKI 2017.
“Independen sajalah. Nanti kamu bantu saya kumpulin KTP ya. Ha-ha-ha,” kata Basuki tertawa.
Ahok juga mengaku tak khawatir dengan komposisi kursi Partai Gerindra dan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang lumayan besar di DPRD DKI. Ia meyakini, kinerjanya tidak akan dihambat oleh legislatif. Selama program unggulan DKI itu untuk kepentingan rakyat, DPRD tidak akan menghambatnya.
“Aku yakin DPRD ini memiliki hati nurani. Mereka sama-sama yang terbaik untuk Jakarta. Kalau mereka tidak mau mengesahkan APBD, tidak usah disahkan, saya pakai anggaran tahun lalu saja. Saya bisa bangun Jakarta tanpa APBD yang disahkan paripurna, tapi Anda (anggota dewan) juga nanti tidak gajian semua,” kata Basuki tersenyum.
sumber: kompas