Revisi Undang-undang Pilkada, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau tidak, masih pro dan kontra. PDIP, PKB dan Hanura, sepakat tetap dilakukan secara langsung, sedangkan Demokrat, Gerindra, Golkar, PPP, PAN condong dipilih DPRD.

Menanggapi kontroversi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, perbedaan pendapat ini muncul karena banyak orang yang mulai lupa dengan tujuan reformasi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan hanya mengembalikan kejayaan DPRD.

Dia kembali mengingatkan, awal mula diterapkannya sistem Pilkada Langsung. Ahok menjelaskan, saat ini banyak kepala daerah yang tidak memikirkan rakyat. Kepala daerah yang dipilih DPRD hanya berkonsentrasi bagaimana caranya agar anggota dewan senang. Agar pertanggungjawabannya dapat diterima dan menjaga posisinya tetap aman.

“Yang namanya bupati, wali kota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini tak yakin kepala daerah yang dipilih DPRD bisa bekerja untuk rakyat. Yang ada, kata Ahok, kepala daerah berputar otak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menyenangkan anggota dewan.

“Kalau itu dilakukan berarti kepala daerah nanti enggak ngurusin rakyat. Tiap hari pikirannya gimana duit APBD bisa service DPRD main golf, restoran, macam-macam. Rakyat mau ngomel enggak mau pusing. Yang menentukan kepala daerah terpilih lagi atau tidak sekelompok DPRD saja,” ungkap Ahok.

Dia menilai orang mengusulkan Pilkada oleh DPRD adalah orang-orang tidak berjiwa rakyat.

sumber: merdeka

Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki “Ahok” Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.

“Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila.

Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur,” kata Lulung, saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Untuk diketahui DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Menteri Dalam Negeri lah yang berwenang melantik Gubernur melalui SK Mendagri.

Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan “keras” nya terkait DPRD.

Meski maksud pernyataan Basuki adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI.

“Makanya kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD,” kata anggota dewan yang pernah terkena kasus “Lamborghini” itu.

Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki yang membuatnya tersinggung. Seperti kepala daerah yang hanya dijadikan “sapi perah” oleh DPRD DKI, jika revisi RUU Pilkada disahkan.

Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Basuki menjadi Gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. “Gubernur dan Wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum,” kata Lulung.

sumber: tribunnews

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengaku tidak akan berubah dengan sikapnya menolak pemilhan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Apapun komunikasi dan bujukan yang disarangkan kepadanya, Ahok mengaku tidak akan mengubah sikapnya tersebut.

“Saya tetap akan menolak, meskipun nanti terpilih menjadi gubenur hasil pemilihan DPRD. Karena nanti saya akan menjadi budak DPRD. Saya maunya jadi budak rakyat,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (11/9/2014).

Ahok mengatakan salah apabila orang yang mendukung Pilkada tidak langsung beranggapan suara DPRD merepresentasikan suara rakyat. Suara rakyat yang diwakilkan sesuai dengan prinsip keterwakilan pada sila ke empat Pancasila.

” Masalahnya mereka menafsirkan tentang kita ini keterwakilan, sila keempat Pancasila. Kalau anda mengatakan seperti itu saya juga akan mengatakan berarti pemilu presiden juga tidak boleh langsung,” ujar Ahok.

Apabila logika pemikiran yang digunakan tetap berkeras seperti itu, Ahok meminta semua partai politik yang mendukung pemilihan DPRD harus menarik kader partainya yang telah menjadi kepala daerah.

“Harusnya mereka (partai) menyuruh kadernya yang sudah jadi kepala daerah untuk mundur dong, itu baru konsisten,” ujar Ahok.

sumber: tribunnews

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menantang Ahok untuk sekalian pindah kewarganegaraan jika konsisten menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Apalagi jika keputusan itu disahkan oleh DPR. Taufik malah senang dengan keputusan Ahok hengkang dari Gerindra.

“Bila DPR putuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, apa sikap dia (Ahok)? Itu kan jadi kebijakan negara. Sebagai warga negara, dia mau keluar enggak dari bangsa ini? Dia pindah warga negara. Mestinya begitu kalo mau ikut konsistensi berpikir,” cetus Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/9).

“Dia udah betul ambil sikap keluar itu. Kita tantang cara berpikirnya,” imbuh dia.

Ahok sebelumnya telah menyatakan mundur dari Partai Gerindra karena berbeda sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah yang menurutnya lebih baik dipilih langsung oleh rakyat dari pada melalui DPRD.

Sebagai bentuk keseriusannya itu, Ahok hari ini akan mengajukan pengunduran diri sebagai kader Partai Gerindra.

“Makanya saya juga akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader Partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini surat pengunduran diri untuk keluar,” kata Ahok.

sumber: merdeka

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menantang Basuki Thahaja Purnama atau akrab disapa Ahok untuk mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini terkait pernyataan Ahok yang menyatakan akan mundur dari Partai Gerindra karena merasa tak sevisi lagi dengan Gerindra.

“Kalau Ahok jantan, seperti yang ditantang Pak Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta) mundur dari Gerindra, berani enggak Ahok mundur dari Wagub,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2014). [Baca: Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra]

Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini menilai, Ahok maju sebagai wagub DKI karena diusung Gerindra. Karena itu, jika ia mundur dari partai, mestinya itu diikuti dengan mundur dari jabatan wagub.

“Jangan cari enaknya saja. Emangnya maju perseorangan,” kata dia.

Ahok menyatakan akan mundur dari Partai Gerindra karena tidak sepakat dengan sikap Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut dia, jika kepala daerah dipilih DPRD, Indonesia kembali pada zaman Orde Baru.

Menanggapi ancaman itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik balik menantang Ahok untuk segera membuat surat pengunduran diri.

sumber: kompas

Niat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mundur dari Partai Gerindra sudah bulat. Dia mengaku siap memimpin Ibu Kota dalam tiga tahun ke depan tanpa dukungan partai politik.

“Lebih baik saya enggak usah ada hubungan dengan partai politik. Saya sekarang concern aja kejar target beresi Jakarta tiga tahun, selamat tinggal,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Pernyataan “selamat tinggal” itu tak hanya ditujukan bagi semua partai politik, tetapi juga pada peluangnya kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017. Sebab, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang tercantum dalam RUU Pilkada, calon kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan anggota DPRD-lah yang terpilih menjadi kepala daerah.

Jika jadi mundur dari Gerindra, Basuki menegaskan tidak lagi berniat bergabung pada partai politik mana pun. Ia lebih berminat mengajukan diri sebagai calon gubernur independen pada Pilkada DKI 2017.

“Independen sajalah. Nanti kamu bantu saya kumpulin KTP ya. Ha-ha-ha,” kata Basuki tertawa.

Ahok juga mengaku tak khawatir dengan komposisi kursi Partai Gerindra dan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang lumayan besar di DPRD DKI. Ia meyakini, kinerjanya tidak akan dihambat oleh legislatif. Selama program unggulan DKI itu untuk kepentingan rakyat, DPRD tidak akan menghambatnya.

“Aku yakin DPRD ini memiliki hati nurani. Mereka sama-sama yang terbaik untuk Jakarta. Kalau mereka tidak mau mengesahkan APBD, tidak usah disahkan, saya pakai anggaran tahun lalu saja. Saya bisa bangun Jakarta tanpa APBD yang disahkan paripurna, tapi Anda (anggota dewan) juga nanti tidak gajian semua,” kata Basuki tersenyum.

sumber: kompas