Revisi Undang-undang Pilkada, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau tidak, masih pro dan kontra. PDIP, PKB dan Hanura, sepakat tetap dilakukan secara langsung, sedangkan Demokrat, Gerindra, Golkar, PPP, PAN condong dipilih DPRD.
Menanggapi kontroversi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, perbedaan pendapat ini muncul karena banyak orang yang mulai lupa dengan tujuan reformasi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan hanya mengembalikan kejayaan DPRD.
Dia kembali mengingatkan, awal mula diterapkannya sistem Pilkada Langsung. Ahok menjelaskan, saat ini banyak kepala daerah yang tidak memikirkan rakyat. Kepala daerah yang dipilih DPRD hanya berkonsentrasi bagaimana caranya agar anggota dewan senang. Agar pertanggungjawabannya dapat diterima dan menjaga posisinya tetap aman.
“Yang namanya bupati, wali kota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).
Mantan Bupati Belitung Timur ini tak yakin kepala daerah yang dipilih DPRD bisa bekerja untuk rakyat. Yang ada, kata Ahok, kepala daerah berputar otak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menyenangkan anggota dewan.
“Kalau itu dilakukan berarti kepala daerah nanti enggak ngurusin rakyat. Tiap hari pikirannya gimana duit APBD bisa service DPRD main golf, restoran, macam-macam. Rakyat mau ngomel enggak mau pusing. Yang menentukan kepala daerah terpilih lagi atau tidak sekelompok DPRD saja,” ungkap Ahok.
Dia menilai orang mengusulkan Pilkada oleh DPRD adalah orang-orang tidak berjiwa rakyat.
sumber: merdeka
Be the first to comment