Presiden Joko Widodo direncanakan akan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIP) pada hari Senin (3/11), di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara, pada pukul 11.30 WIB.
Selain Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar akan diluncurkan pada beberapa kantor pos berbeda oleh beberapa menteri Kabinet Kerja. Menteri Agama akan berada di Kantor Pos Pasar Baru, Menteri Dalam Negeri pada Kantor Pos Fatmawati, sementara Menteri Komunikasi dan Informasi akan berada di Kantor Pos Kebon Bawang.
Dikutip dari situs web resmi kemdikbud.go.id, peluncuran KIP ini merupakan fase pertama dari beberapa tahap peluncuran yang dijanjikan pemerintah. Peluncuran secara bertahap ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.
KIP diklaim tidak hanya diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin saja, melainkan juga untuk anak dari keluarga yang rentan miskin. Sehingga nantinya, anak-anak dari keluarga rentan miskin juga akan menikmati pendidikan gratis. Hal ini juga termasuk dalam upaya untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah sejak dulu.
Penerima kartu pintar mulai dari siswa di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
Dalam konferensi pers yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/10), Anies mengatakan, kartu ini juga akan menyasar anak usia sekolah yang tidak sedang bersekolah seperti anak jalanan, anak di panti, dan kaum difabel.
Selain itu, Anies juga mengklaim kalau KIP tak hanya bisa digunakan untuk mendapatkan pendidikan gratis di lingkup sekolah formal, tetapi juga non-formal dan pesantren.
Sebanyak 18 kabupaten dan kota yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar tahap awal yaitu Jembrana, Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.
Program Kartu Indonesia Pintar sendiri sempat dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Tulus Abadi, ketua YLKI, menilai program ini sebagai kebijakan yang konyol dan menyulitkan masyarakat. Ia juga menilai bahwa kebijakan kompensasi dalam bentuk bantuan langsung, baik tunai maupun transfer elektronik, tidak mendidik dan tidak produktif.
sumber: cnnindonesia.com
Be the first to comment