70 Persen Rumah Tangga Indonesia Kini Punya Akses Rumah Layak, Tapi Pekerjaan Rumahnya Belum Selesai

Rumah layak sering dibayangkan sebagai sesuatu yang sederhana: ada atap, dinding, kamar, dan tempat untuk tidur. Padahal kualitas sebuah hunian jauh lebih luas dari sekadar bangunan yang masih berdiri.

Pada Agustus 2026, Badan Pusat Statistik untuk pertama kalinya merilis Statistik Perumahan 2026. Salah satu angkanya cukup menggembirakan: 70,30 persen rumah tangga Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni, naik dari 68,40 persen pada 2025.

Angka 70 persen berarti banyak hal

Secara sederhana, angka tersebut berarti sekitar tujuh dari setiap sepuluh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap rumah yang memenuhi kriteria kelayakan menurut indikator yang digunakan BPS.

Namun angka nasional tidak berarti semua daerah mengalami kondisi yang sama. Indonesia memiliki karakter wilayah yang sangat berbeda, mulai dari kota besar yang padat sampai daerah kepulauan dan kawasan perdesaan.

Karena itu, peningkatan nasional perlu dibaca sebagai kemajuan sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Rumah layak bukan hanya soal luas bangunan

Kualitas hunian berkaitan dengan beberapa unsur. Ketahanan bangunan adalah salah satunya. BPS mencatat persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan meningkat dari 87,10 persen pada 2025 menjadi 87,52 persen pada 2026.

Ada pula aspek akses terhadap sanitasi, air minum, dan komponen lain yang menentukan apakah sebuah rumah benar-benar mendukung kehidupan sehari-hari.

Inilah alasan mengapa membangun rumah sebanyak-banyaknya tidak otomatis sama dengan menyelesaikan persoalan perumahan. Yang dibutuhkan adalah rumah yang benar-benar bisa digunakan secara layak dalam jangka panjang.

Kota menghadapi persoalan yang berbeda

Di kota, tantangan sering muncul dalam bentuk keterbatasan lahan, harga tanah, kepadatan, dan kualitas lingkungan sekitar. Sebuah rumah bisa saja memiliki struktur yang baik tetapi berada di lingkungan dengan akses jalan, drainase, atau sanitasi yang buruk.

Sementara di wilayah lain, persoalannya mungkin justru akses material, infrastruktur dasar, atau kemampuan ekonomi keluarga untuk melakukan perbaikan.

Karena itu, kebijakan perumahan tidak bisa hanya berbicara tentang jumlah unit. Lingkungan tempat rumah berdiri juga ikut menentukan kualitas hidup penghuninya.

Rumah yang baik harus mampu bertahan menghadapi perubahan

Keluarga berubah. Anak tumbuh, orang tua menua, pekerjaan berganti, dan kebutuhan ruang ikut berubah. Rumah yang awalnya terasa cukup bisa menjadi terlalu sempit beberapa tahun kemudian.

Desain yang fleksibel, pencahayaan dan ventilasi yang baik, akses yang aman, serta kemungkinan melakukan perubahan ruang secara bertahap dapat membuat rumah lebih tahan terhadap perubahan kebutuhan keluarga.

Angka 70,30 persen seharusnya membuat kita bertanya

Ketika sebuah negara mencapai angka yang lebih tinggi dalam akses rumah layak, pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa banyak lagi yang harus dibangun. Kita juga perlu melihat rumah seperti apa yang sedang dibangun, di mana lokasinya, dan apakah lingkungan di sekitarnya mendukung kehidupan yang layak.

Rumah bukan benda yang berdiri sendiri. Ia terhubung dengan jalan, sekolah, pasar, tempat kerja, fasilitas kesehatan, ruang terbuka, dan jaringan transportasi.

Karena itu, kemajuan perumahan pada akhirnya adalah kemajuan lingkungan tempat orang menjalani hidupnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Perumahan 2026, dirilis Agustus 2026.