Hati-Hati kalau Pindah Tuas ke Mode P di Mobil Matic
Saat ini banyak pengendara mobil dengan transmisi otomatis, mungkin lengah. Yaitu prosedural pemindahan tuas transmisi ke mode P atau Parking jika pengendara sampai di tujuan tertentu. Menurut beberapa pakar safety driving, ternyata hal itu kurang tepat, atau bisa dikatakan salah.
Seperti yang dijelaskan oleh Hasnul Arifin, Instruktur Rifat Drive Labs (RDL), bahwa banyak pengemudi yang salah paham cara mengendarai mobil matic. Salah satu kesalahpahaman pengemudi mobil matic adalah cara memindahkan transmisi ke mode parking.
“Saat posisi gigi di drive (D), jangan langsung dimasukan ke posisi P. Biasanya kalau seperti itu, perpindahan transmisi juga akan keras dan tidak nyaman,” terang Hasnul Arifin di sela-sela peluncuran RDL di Cibubur.
Saat mobil berada pada posisi D, maka antara transmisi dan mesin sedang terhubung. Jika langsung dipindahkan ke mode P, maka transmisi langsung terkunci. Padahal, mobil matic perlu waktu untuk melakukan proses perpindahan tersebut.
Hasnul menjelaskan untuk parkir, mobil haruslah dalam posisi siap untuk parkir. Kemudian injak pedal rem dan pindahkan gigi ke posisi Neutral (N). Hal selanjutnya yang dilakukan adalah menarik tuas rem tangan, kemudian baru geser tuas transmisi ke mode P.
“Selama dalam proses melakukan hal tersebut, pedal rem harus dalam posisi ditekan. Agar kondisi mobil tetap stabil,” klaimnya. Tentunya ini semua adalah faktor kebiasaan. Sehingga Anda pengendara mobil bertransmisi otomatis harus membiasakan diri untuk melakukannya.
sumber: metrotvnews.com
Tengah Tahun ini, Pembayaran Lahan Tol Pandaan Malang Beres
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono mengatakan proses pembebasan lahan tol Pandaan Malang, di wilayah Kota Malang, sudah hampir selesai 100 persen.
Menurut Cipto, hanya ada dua kelurahan di wilayah Kota Malang yang terkena proyek jalan tol.
Dua kelurahan tersebut, yakni, Madyopuro dan Cemorokandang. Madyopuro ada 152 bidang tanah yang dibebaskan dan Cemorokandang ada 87 bidang tanah. .
Menurut Cipto, pembebasan lahan di wilayah Comorokandang sudah selesai 100 persen.
Sedangkan, proses pembebasan lahan di wilayah Madyopuro tinggal tersisa 10 persen saja.
Ada dua bidang lahan di Madyopuro yang belum dibebaskan.
“Pertengahan tahun ini proses pembebasan lahan kami targetkan sudah beres,” kata Cipto Wiyono, Jumat (27/2/2015).
Cipto mengatakan, proses pembebasan lahan sekarang tinggal menunggu proses pembayaran pembelian lahan ke masyarakat.
Menurutnya, pembayaran pembelian lahan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sebenarnya, proses pembayaran dijadwalkan tahun lalu (2014). Tetapi, Kementerian PU kehabisan uang. Pembayaran akan dilakukan tahun ini (2015),” ujarnya.
sumber: tribunnews.com
Kantor Pemenang Tender UPS Rp 5M / Sekolah Ini Ternyata Gudang Pakan Ternak
CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu perusahaan yang menang dalam lelang pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk SMKN 42 Jakarta senilai Rp Rp 5.833.448.500. Perusahaan tersebut berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat dicek ke lokasi, yang ditemukan bukanlah kantor tetapi gudang tepung pakan ternak.
Dalam data yang tercantum di lpse.jakarta.go.id lokasi CV Wiyata Agri Satwa berada di Jl Tambak Sawah Industri D-10 Rt 07 RW 02, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
detikcom mendatangi alamat tersebut Jumat (27/2/2015). Di lokasi itu terlihat sebuah gudang besar dengan pintu besi berwarna biru. Tidak ada papan nama CV Wiyata Agri Satwa.
Salah satu penjaga gudang, Nursubeki (30) mengatakan memang benar gudang tersebut milik CV Wiyata Agri Satwa, namun gudang itu bukan kantor tetapi sebagai tempat produksi tepung makanan ternak.
“Di sini hanya sebagai tempat untuk produksi tepung saja, kalau kantornya nggak di sini,” kata Nursubeki di lokasi. Namun dia tidak tahu di mana kantor CV Wiyata Agri Satwa.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Divisi Produksi, Ferry Cahyanto membenarkan CV Wiyata Agri Satwa beralamat di Jalan Tambak Sawah Industri D 10, Sidoarjo.
Menurutnya hingga kini gudang tersebut memang belum diberi papan nama karena masih digunakan untuk produksi tepung. Rencananya gudang tersebut akan dialihfungsikan sebagai kantor.
“Terkait pemenang tender dari Pemprov DKI Jakarta saya kurang paham, karena saya sebatas Kepala Divisi Produksi saja, nanti akan saya coba untuk menanyakan ke divisi yang lain,” pungkasnya.
CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu pemenang tender pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Kasus UPS ini jadi ramai setelah Gubernur Ahok membongkar data ‘anggaran siluman’ pengadaan UPS dalam APBD 2014. Dia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang disepakati tanpa lewat e-budgeting dan hal serupa coba dilakukan untuk APBD 2015. Ahok memilih dilengserkan oleh DPRD yang mengancam menggulingkannya daripada dana siluman Rp 12,1 triliun masuk ke APBD 2015. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.
sumber: detik.com
KPR BTN Beri DP 1 Persen untuk Warga Berpenghasilan Rendah
PT Bank Tabungan Negara (BTN) pada 1 Maret 2015 akan meluncurkan program khusus, KPR BTN beri DP 1 persen untuk warga berpenghasilan rendah.
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka atau down payment (DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan.
“Kebijakan tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah backlog perumahan nasional serta memiliki multiplier effect yang positif bagi industri properti dan turunnya,” kata Maryono, Jakarta, Kamis (27/2/2015) malam.
Menurutnya, program uang muka 1 persen ke kedepan lebih diprioritaskan bagi pemohon rumah susun milik (rusunami) perkotaan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan BTN atas kebijakan pemerintah yang mendorong perumahan vertikal atau rusun.
“Memang uang muka satu persen ini untuk rumah susun. Karena lebih menghemat tanah yang harganya semakin meningkat, bebas dari banjir dan kelayakannya lebih baik. Tapi tidak menutup kemungkinan uang muka ini juga bisa untuk rumah tapak,” ujarnya.
sumber: tribunnews.com
Ahok: Mereka yang Korupsi, Gue Mau Bikin Miskin
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik yang menyebutkan tindakannya melapor beberapa anggota DPRD ke aparat penegakan hukum sebagai sebuah tindakan kepanikan. Justru, lanjut dia, langkahnya itu sebagai alternatif karena dirinya tidak memiliki hak angket (penyelidikan) maupun interpelasi (hak tanya) kepada anggota Dewan.
“Mana ada gue panik? Gue itu mau bikin bangkrut koruptor. Mereka yang main korupsi dikenakan tindak pidana pencucian uang dan gue mau bikin mereka miskin,” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015). (Baca: Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara)
Sebelumnya beredar kabar di kalangan wartawan Balai Kota, Basuki telah melaporkan sebanyak empat anggota DPRD atas tuduhan pencemaran nama baik serta dugaan penyalahgunaan APBD kepada Kejaksaan Agung.
Basuki menegaskan bakal menelusuri kekisruhan pembahasan APBD kepada aparat berwenang, apalagi ketika dia menemukan “anggaran siluman” sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna, 27 Januari 2015 lalu.
Ia menyebut, ada wakil ketua komisi yang meng-crop (memotong) 10-15 persen anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun, misalnya pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membantah soal adanya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun pada APBD yang telah diserahkan ke Kemendagri. Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengada-ada membuat pernyataan seperti itu.
“Bayangkan, bagaimana logikanya Rp 12,1 triliun untuk Jakarta Barat? Itu enggak masuk akal. APBD cuma Rp 73,08 triliun kok. Biaya tidak langsung 60 persen kok ada Rp 12 triliun. Itu ngada-ngada, itu ngarang, itu tipe panik,” ujar Taufik.
sumber: kompas.com
Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih menunggu DPRD DKI menggunakan hak angket untuk membuat perhitungan siapa yang akan berada di balik jeruji besi dalam kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.
“Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan, seru begitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara,” kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
Dia menganggap bagus jika harus masuk penjara secara bersama-sama. Mantan Bupati Belitung Timur ini, saat menjadi anggota DPRD dan DPR RI, sering mendengar kalimat dari oknum DPRD berbicara tentang masuk penjara “berjemaah”.
“Tidak apa-apa masuk penjara, yang penting ‘berjemaah’, rame-rame, katanya. Kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya begitu,” ucap Basuki.
Basuki tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya. Basuki punya keyakinan, jika dia menerima anggaran Rp 12,1 triliun, tidak akan ada anggota DPRD DKI yang “teriak”.
“Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah, tiap kelurahan di Jakarta Barat, beli UPS memakai anggaran Rp 4,2 miliar. Malu-maluin saja kan,” ujarnya.
Ia mengilustrasikan, untuk rumahnya saja yang besar, ia membeli genset tidak sampai seharga Rp 100 juta. Bahkan, saat listrik mati, genset langsung menyala secara otomatis.
“Ngapain kalau tiap lurah punya genset Rp 100 juta lagi. Mati lampu orang nonton bola pun di rumah mending nonton bola di kantor lurah, bisa 10 jam juga rugi. Mau beli genset, emang (listrik) mati melulu,” katanya.
Hal tersebut yang membuat Ahok tidak merestui pengadaan uninterruptible power supply (UPS) Rp 4,2 miliar.
“Jadi, itu dibilang tidak ada etika saya. Menurut saya, yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada etika,” ucapnya.
Ia pun masih ingat pengadaan meja tenis meja untuk kantor RW yang akhirnya hanya membuang-buang anggaran saja. “Dibuang-buang di sekolah, meja tulis komputer dibuang-buang, mana ada Jakarta pakai 28 persen dari APBD ternyata 46 persen bangunan sekolah ambruk jelek, kenapa? Karena duit-duitnya dipakai untuk membeli macam-macam,” katanya.
sumber: kompas.com
Sepak Terjang dan Fakta BG Yang Sebenarnya
Sedikit berbagi sudut pandang berbeda tentang BG. Maaf jika kurang berkenan, yang tidak setuju silahkan kemukakan opininya secara santun dan tolong jangan terbawa emosi.
Tidak banyak yang tahu bagaimana sebetulnya sepak terjang dan fakta BG yang sebenarnya selama ini.
Dan kita terlanjur ‘menjudge’ BG dengan berbagai anggapan yang menyudutkan.
Kita semua pasti tahu jika BG itu kaya raya. Tapi kalian tahu tidak? Dari kekayaannya, BG menyumbang milyaran untuk penelitian penyakit & sosial? Bahkan BG memberikan hingga 48% pendapatannya untuk disumbangkan.
Kalian percaya? Saya percaya.
Sebagian besar pendapatan BG adalah bukan hasil korupsi ataupun tipu-tipu. Semua bener-benar hasil kerja keras puluhan tahun.
Bahkan BG pun sampai membentuk suatu yayasan khusus untuk mengurus ke mana donasi yang dia berikan. Sampai segitunya.
Jadi boleh dibilang, jasa BG sangat besar untuk berbagai riset tentang penyakit, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.
Jelas, sikap BG ini adalah teladan bagi kita, bahwa andai kita dikarunia rejeki yang melimpah, sumbangkan sebagian bagi umat manusia.
Apakah kekayaan BG berkurang setelah banyak menyumbang Tidak.
Dia tetap kaya raya dan menjadi kaya raya tidak membuat BG jadi tinggi hati.
BG tetaplah jadi orang yang rendah hati, low profile, tidak hidup berfoya-foya seperti sebagian besar orang kaya lain dan jelas tidak berskandal.
Jadi kalau sampai ada orang yang benci sama BG, ya itu sih namanya sirik tanda tak mampu.
Kenapa harus sirik dan dengki pada BG?
Kekayaan dan harta yang dimiliki BG murni kerja keras, prestasi, dan keuletan selama bertahun-tahun.
Kenapa kita harus dengki dengan semua itu?
Justru, kita wajib mencontoh keuletan, kerja keras, konsistensi, dan kedermawanan BG.
Gak semua orang yang dikaruniai kekayaan bisa seperti dia.
Demikianlah sedikit cerita tentang…
BG (Bill Gates) 😀
Pemkot Malang Kumpulkan Pedagang dan Investor Pasar Blimbing
Wali Kota Malang H Moch Anton memastikan pembangunan Pasar Blimbing sudah harus dimulai dalam tahun ini juga. Saat ini tinggal melakukan pembahasan teknis saja.
Hal itu ditegaskan Abah Anton, sapaan akrab H Moch Anton usai memimpin pertemuan bersama pengurus pedagang Pasar Blimbing dan investor Pasar Blimbing, PT KIS di ruang sidang Balai Kota Malang, kemarin sore.
Dalam pertemuan itu hadir juga Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Inf Gunawan Wijaya dan Sekda Kota Malang, Ir Cipto Wiyono, MSi.
“Ini pertemuan terakhir. Selanjutnya tinggal teknis saja. Dalam bulan ini juga sudah harus ada pertemuan membahas hal teknis,” kata Abah Anton.
Kepala Dinas Pasar Bambang Suharijadi memastikan pertemuan tim Pemkot Malang untuk membahas teknis pembangunan pasca pertemuan kemarin segera digelar. Yakni pada Rabu (21/1) besok.
Lebih lanjut Abah Anton mengatakan, terdapat sejumlah hal yang harus segera dilakukan. Diantaranya revisi perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkot Malang dengan PT KIS.
Materi revisi PKS diantaranya kejelasan bagi hasil antra investor dengan pemkot dan menyesuaikan waktu serta sejumlah aturan yang telah berubah pula.
Orang pertama di Pemkot Malang ini juga mengingatkan agar tiga pilar utama terkait pembangunan pasar harus menjadi acuan. Yakni harus ada surat pedagang atau SK sekaligus menjadi acuan kepastian pedagang pindah ke pasar pasca pembangunan secara gratis.
Point kedua dari tiga pilar itu, lanjut dia, tidak ada pedagang yang ditinggalkan dan point ketiga yakni site paln harus segera ditunjukan juga kepada pedagang.
Pertemuan bersama pedagang dan investor kemarin kata Abah Anton merupakan momen yang terbaik. Pertemuan tersebut juga jadi ajang klarifikasi bahwa pemkot tidak pernah berniat menghambat pembangunan.
Abah Anton juga menyinggung tentang kesepakatan 10 Juni 2013. Menurut orang pertama di Pemkot Malang ini, kesepakatan itu harus diperhatikan serius oleh semua pihak.
Juru bicara pedagang Pasar Blimbing, Sutrisno menegaskan sebenarnya pedagang tidak menolak pembangunan. Hanya saja mereka mengingatkan agar tidak ada yang dirugikan, terutama pedagang.
Sutrisno juga menegaskan bahwa pedagang Pasar Blimbing tidak pernah menggelar unjuk rasa mendesak wali kota maupun memberi deadline terkait pembangunan.
Sementara itu perwakilan PT KIS, Prof Dr H Bambang Satriya SH mengingatkan bahwa pihaknya menunggu waktu pelaksanaan relokasi. Sebab PT KIS sudah menyiapkan tempat relokasi pedagang. Bambang kembali mengingatkan tentang kesepakatan 10 Juni 2013 lalu. Saat itu menurut Bambang, sudah sepakat bahwa pembangunan Pasar Blimbing sudah dimulai dalam waktu yang sudah ditentukan.
Berdasarkan berita acara pertemuan 10 Juni 2013, pada point 5 disebutkan bahwa para pihak yakni Pemkot Malang, PT KIS dan pedagang sepakat untuk pindah ke tempat penampungan sementara pada 21 Agustus 2013 dengan catatan seluruh proses kesepakatan sebagaimana pada point 1, 2, 3 dan 4 telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
Selain itu harus telah terpenuhinya fasilitas dan infrastruktur di dalam tempat penampungan sementara oleh PT KIS. Sedangkan infrastruktur di luar tempat penampungan sementara oleh Pemkot Malang.
sumber: Malang Post
Ciputra Masuk Malang Pemkot Siapkan Infrastruktur Pendukung
Kepastian Ciputra masuk Malang di wilayah timur disambut baik oleh Pemkot Malang. Akses pendukung telah disiapkan Pemkot Malang untuk membangun infrasruktur.
Akan dibangun jembatan Kedungkandang dan pelebaran Jl Mayjend Sungkono-Jl Ki Ageng Gribik.
“Langkah awal, kami menyelesaikan pembangunan jembatan Kedungkandang. Tahun ini akan dilakukan proses lelang ulang dengan total anggaran total Rp 79 miliar. Targetnya, pembangunan selesai 2016,” kata kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono.
Setelah itu akan dibangun jalan lingkar timur mulai Jl Mayjend Sungkono sampai Jl Ki Ageng Gribik. Jl Mayjend Sungkono dan Jl Ki Ageng Gribik akan dilebarkan dibuat jalan arteri.
Jl Mayjend Sungkono dan Jl Ki Ageng Gribik yang sekarang lebarnya 15 meter akan ditambah menjadi 30 meter. Panjang Jl Mayjend Sungkono sekitar 3 kilometer dan Jl Ki Ageng Gribik sekitar 2 kilometer. (Baca juga: Tol Pandaan Malang, Jalitim Malang)
“Tahun ini, kami akan membuatkan DED-nya. Setelah itu, kami akan mengusulkan anggaran pelebaran jalan tersebut ke provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
sumber: Surya Malang
Gubernur Ahok Vs Menteri Susi dan Nasib Megaproyek Pluit City – Agung Podomoro
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menentang keputusan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama memberikan izin reklamasi kepada pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kukuh mengklaim punya wewenang untuk memberikan izin proyek yang termasuk dalam proyek Giant Sea Wall di pesisir utara Ibukota itu.
Tentangan pertama kali disuarakan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil Sudirman Saad. Dia menyatakan pesisir Jakarta merupakan wilayah nasional yang strategis sehingga izin harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau kementerian.
“Kalau itu bukan kawasan strategis nasional maka yang mengeluarkan izin Gubernur. Meskipun itu di bawah 12 mil tapi kalau kawasan strategis nasional maka yang mengeluarkan izin adalah Menteri,” ujar Sudirman seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Sudirman bahkan menilai legalitas izin No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha APLN, sangat lemah.
Anak buah Menteri Susi Pudjiastuti tersebut menerangkan pemberian izin tersebut menabrak Peraturan Presiden No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjelaskan tahapan yang harus dilalui pejabat pemerintah sebelum menerbitkan izin reklamasi.
Namun demikian, di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkukuh menyatakan memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam di wilayah pesisir hingga 12 mil batas laut, sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Menanggapi pertentangan ini, Gubernur Ahok menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo. “Kalau menteri dan gubernur berlawanan mau ngapain? Saya akan usul Presiden saja yang beresin,” kata Ahok di Gedung Balai Kota Jakarta, 11 Januari.
Manajemen APLN sendiri cuma bisa pasrah. Mereka mengatakan hanya mengikuti keputusan pemerintah DKI Jakarta yang telah memberikan izin.
Hingga Jumat kemarin, 13 Februari, harga saham APLN berada di posisi Rp433 per saham, turun dibandingkan penutupan 9 Februari yang berada di level Rp472, sebelum tentangan dari Kementerian Kelautan dilontarkan di media. Saat diumumkan mendapat izin pada 7 Januari 2015, saham APLN sempat melonjak 17 persen menjadi Rp421 dari Rp359 pada penutupan hari sebelumnya.
Ribuan Hektar
Seperti tertera dalam izin reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, reklamasi yang akan dilakukan APLN sebenarnya terbatas pada pembangunan tanggul penahan, penggundukan tanah, dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.
Wakil Presiden Direktur APLN Ariesman Widjaja menjelaskan megaproyek Pluit City ini direncanakan akan berdiri di atas pulau buatan yang disebut Pulau G. Luasnya mencapai 160 hektar dan akan dibangun dalam waktu lima tahun.
Proyek super blok ini akan dibangun dalam lima tahap, mencakup 1.200 ruko dan villa, 15.000 unit apartemen dalam 20 menara, perkantoran, hotel, perumahan, pusat belanja, dan 8 hektar taman.
“Tahap pertama seluas 30 hektar akan dibangun ruko dan villa serta taman,” kata Ariesman.
Proyek yang kabarnya bernilai hampir Rp50 triliun ini hanyalah sebagian kecil dari rencana reklamasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan meliputi area seluas 5.100 hektar. Namun, tidak semua lahan itu boleh dijual untuk keperluan komersial karena juga harus dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur dan ruang terbuka.
Lanang Trihardian, analis investasi Syailendra Capital, menilai proyek ini sangat penting bagi APLN. Pluit City merupakan megaproyek yang ditunggu-tunggu investor karena dapat menaikkan kinerja keuangan perseroan. Kabarnya, harga jual tanah di area tersebut kini sudah mencapai Rp30 juta per meter.
“Targetnya besar. Proyek ini bisa mendapatkan total Rp44,5 triliun marketing sales. Ini uang besar, pasti berpengaruh terhadap kinerja perseroan,” katanya.
Hal senada diungkapkan laporan riset Mandiri Sekuritas yang telah dipublikasikan kepada nasabah. Dari proyek ini APLN berpotensi mengamankan marketing sales sebesar Rp4-Rp4,5 trilun atau lebih dari 60 persen target marketing sales sampai akhir tahun 2015. Karena itu Mandiri Sekuritas menilai keluarnya izin pemerintah untuk proyek ini akan memberi katalis positif bagi pergerakan harga saham.
“Dengan asumsi APLN berhasil menjual seluruh rumah yang dibangun dengan biaya reklamasi sebesar Rp7-Rp10 triliun. Proyek ini berpotensi menambah net asset value APLN menjadi Rp700 per saham atau naik sekitar Rp230 hingga Rp315 dari sebelumnya,” demikian disimpulkan laporan riset tersebut.
Sebagai informasi, untuk membiayai ekspansi tahun ini APLN juga akan meningkatkan belanja modal hingga Rp7,5 triliun triliun dari sebelumnya Rp5 triliun. Untuk itu perseroan akan melakukan penerbitan obligasi dan pinjaman bank.
Namun, rencana belanja tersebut belum menghitung proyek Pluit City. Ketika dikonfirmasi, manajemen APLN enggan berkomentar soal angka belanja untuk proyek itu karena masih dalam tahap awal. Hanya dijelaskan bahwa belanja modal tahun ini akan digunakan untuk mendanai proyek reklamasi Pluit City dan melanjutkan pengembangan proyek SOHO Pancoran, Metro Park, Pullman Bandung di Bandung, serta superblok di Balikpapan dan Medan.
sumber: bareksa.com